~ EnUmbi Ey4kiK

Selama enam tahun pemerintahannya, George W. Bush telah mendorong pemulihan hubungan dengan Indonesia. Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai mitra utamanya dalam berurusan dengan masalah yang menjadi prioritas yakni counter-terrorism. Lebih penting lagi, Amerika Serikat melihat peranan besar Indonesia dalam membentuk terjaminnya wilayah Asia Tenggara yang stabil dan damai dalam jangka panjang di mana Amerika Serikat akan berpartisipasi sepenuhnya.Titik balik kritis hubungan USA - Indonesia, pasca-Timor Timur, dan pasca-Clinton terjadi pada November 2005 ketika dicabutnya semua pembatasan legislatif yang tersisa atas bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia. Bagi Amerika Serikat, inilah waktunya untuk melihat ke depan pada kerja sama dengan Indonesia yang demokratik dan bukannya menempatkan hubungan-hubungan dalam konteks masa lalu. Pada tahun 2006, kedua pemerintah pada tingkat tertinggi bisa berbicara tentang kemitraan strategis.Namun, hasil pemilihan kongresional Amerika Serikat November 2006, memberi lampu kuning bagi hubungan bilateral kedua negara di masa datang. Penguasaan Partai Demokrat atas dua lembaga perwakilan telah membawa kembali kursi-kursi komite penting, anggota (dan staf) yang mungkin tidak memiliki tingkat perasaan yang sama nyamannya dengan Jakarta, seperti yang dirasakan Presiden Bush dan pembantu-pembantunya. Isu-isu HAM, reformasi militer dan Papua akan muncul lagi ke permukaan. Seandainya isu-isu tersebut tidak membuahkan aksi, mencuatnya masalah-masalah itu tetap akan mengganggu ketenangan hubungan bilateral di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang mempersiapkan diri menghadapi kampanye pemilihan kembali 2009.Ketua baru dari the Sub-komite Kepantasan Senate Amerika Serikat mengenai Negara, Operasi Luar Negeri dan Badan-badan Sejawat adalah Senator Patrick Leahy yang mewakili wilayah Vermont. Leahy adalah salah seorang yang paling gigih mengritik militer Indonesia. Amendemen Leahy pada tahun 1999 berhasil membekukan hubungan militer Amerika Serikat dan Indonesia. Sebagai anggota golongan minoritas dari subcommittee itu, pada tahun 2005, dia sangat marah atas pencarian kembali hubungan militer tersebut, ia menyebut hal ini sebagai penyimpangan atas keputusan yang baik dan penghinaan terhadap Kongres dan berkata bahwa hal itu telah mempermainkan proses dan mengirimkan pesan yang sangat buruk. Matanya juga tertuju pada pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004. Leahy menyuarakan kecurigaan, sebagaimana yang juga disuarakan banyak pihak, bahwa badan intelijen nasional Indonesia terlibat. Dia menyusun amendment bagi rancangan undang-undang operasi luar negeri FY 2007 yang meminta laporan HAM termasuk tentang pembunuhan Munir. Penutup-nutupan yang terus terjadi, dalam kata-kata Leahy, menunjukkan bahwa budaya kebal hukum masih sangat melekat pada masyarakat Indonesia. Dapat diharapkan bahwa ketika tiba pada appropriations FY 2008, Leahy akan mengirim pesan berbeda dari apa yang pernah dikirim oleh mayoritas Republikan.Di sisi Dewan Perwakilan Rakyat, ketua baru Subkomite Hubungan Luar Negeri urusan Asia, Pasifik dan Lingkungan Global adalah Rep. Eni Faleomavaega, perwakilan dari American Samoa sejak 1989 dan anggota penuh keempat yang paling senior dari Komite Urusan Luar Negeri DPR AS. Subkomite ini memiliki pengawasan yang luas atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat di wilayah Asia-Pasifik. Faleomavaega telah menunjukkan bahwa pengawasannya yang terus menerus atas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan tanggal 23 Januari, dia mengumumkan bahwa dia bermaksud meninjau kembali Hak Asasi Manusia dan usaha-usaha demokrasi di Indonesia.Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa "Aku terus prihatin dengan situasi di Papua Barat dan berusaha mencari solusi baik yang bisa mewujudkan perdamaian." Sebagai anggota dari Kelompok HAM di DPR Amerika Serikat, anggota kongres ini memiliki kepentingan pribadi di Papua; dia memiliki sanak-keluarga yang melaksanakan karya misionari Kristen di sana. Pesannya tentang perdamaian di Papua dinyatakannya lebih terperinci dalam sebuah wawancara di mana ia berkata, "Jika anda ingin berbicara tentang keadilan, berikan pada rakyat Papua Barat hak menentukan nasib sendiri." Dia merencanakan dengar pendapat umum mengenai tindakan-tindakan Indonesia di Papua yang akan menyorot dukungan-dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat.Maksud-maksud dan perilaku Faleomavaega telah dicatat di Jakarta di mana signal luar apa saja yang mempertanyakan kedaulatan Indonesia atas provinsi-provinsi Papua Baratnya akan menaikan bendera merah. Hal ini merupakan topik yang sangat sensitif bagi hubungan bilateral. Australia mendapati hal itu pada bulan Maret 2006 ketika Indonesia memanggil kembali duta besarnya di Canberra karena masalah 42 orang Papua pencari suaka. Isu ini tidak membuahkan kepuasan Indonesia hingga Australia pada November 2006 memberikan komitmen tertulis pada pakta keamanan Lombok yang akan menghormati integritas teritorial Indonesia. Pemerintahan Bush secara kategoris telah selalu menyatakan posisi yang sama. Hal ini akan dipertanyakan oleh seorang anggota kongres Demokratik yang senior yang mendukung jaringan ORNOP-ORNOP yang pro-kemerdekaan Papua dan merupakan alarm bagi Jakarta. Posisinya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika Serikat, jika dihadapkan pada konteks presiden dari Partai Republik yang sudah lemah dan kemungkinan naiknya presiden dari partai Demokrat pada tahun 2008.Sebagai seorang nasionalis, serangan baru dari anggota kongres Amerika Serikat, akan memaksa Presiden Yudhoyono untuk berada pada posisi defensif berhadapan dengan Amerika Serikat. Dia sudah bersiap-siap menghadapi ekonom-ekonom nasionalis, dengan menyatakan pembubaran Consultative Group on Indonesia. Dia juga telah mencegah tokoh-tokoh Islam radikal yang menuduhnya mendukung perang Amerika pada kaum Muslim. Postur publiknya yang berpihak pada Amerika Serikat setidak-tidaknya akan berpengaruh pada lingkungan politik dalam negeri Indonesia, yang akan berubah ketika lawan-lawan politiknya menyudutkannya atas hubungan Amerika. Kita hanya bisa berharap agar lampu tidak berubah menjadi merah, mengganggu kerjasama bilateral, dan hubungan ekonomi, keamanan dan politik yang produktif, yang
sejauh ini sudah terjalin selama menjabatnya Presiden Yudhoyono.